MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI RIAU

Jalan Jend. Sudirman No. 315, Pekanbaru - Riau
Website : pt-riau.go.id | email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.   cc : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
 
 

 

 

Pengadilan Tinggi Riau Ikuti Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badilum Episode ke-19

Pengadilan Tinggi Riau Ikuti Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badilum Episode ke-19, Bahas Penanganan Perkara Aset Kripto

Pekanbaru, Senin, 9 November 2026 – Pengadilan Tinggi Riau mengikuti kegiatan Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode ke-19 yang diselenggarakan secara daring pada Senin (9/11/2026). Kegiatan ini mengangkat topik “Penanganan Perkara Aset Kripto” dengan menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., Ahli Hukum Telematika Universitas Indonesia.

Kegiatan yang diikuti oleh pimpinan, hakim, serta tenaga teknis di lingkungan peradilan umum ini menjadi wadah diskusi dan pertukaran pengetahuan terkait perkembangan hukum dan teknologi, khususnya dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan aset kripto.

Melalui pemaparan para narasumber, peserta memperoleh wawasan mengenai aspek regulasi, karakteristik aset kripto, serta berbagai persoalan hukum yang dapat muncul dalam penanganan perkara yang melibatkan aset digital tersebut. Materi ini juga menjadi kesempatan bagi aparatur peradilan untuk memperdalam pemahaman mengenai perkembangan ekosistem keuangan digital dan implikasinya terhadap proses penegakan hukum.

Keikutsertaan Pengadilan Tinggi Riau dalam kegiatan Perisai Badilum ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur peradilan, khususnya hakim dan tenaga teknis, agar senantiasa adaptif terhadap perkembangan hukum dan teknologi.

Diharapkan melalui kegiatan sarasehan interaktif ini, pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam mendukung pelaksanaan tugas peradilan yang semakin berkualitas, profesional, dan responsif terhadap dinamika permasalahan hukum di masyarakat.

PENGADILAN TINGGI RIAU MENGIKUTI SOSIALISASI KMK NOMOR 196 TAHUN 2026

⚖️ PENGADILAN TINGGI RIAU MENGIKUTI SOSIALISASI KMK NOMOR 196 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PPKA DAN EKA SERTA EVALUASI CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2026.
📍 Pekanbaru – Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta memperkuat akuntabilitas kinerja keuangan, Pengadilan Tinggi Riau mengikuti kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 196 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran (PPKA dan EKA) dan Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2026.

🗓️ Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, mulai hari Selasa, tanggal 3 November 2026 sampai dengan hari Rabu, tanggal 4 November 2026 , pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau. Sosialisasi diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

🏛️ Pengadilan Tinggi Riau mengikuti kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Dr. Ita Sasmita, S.H., M.H. , didampingi oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Bapak Roby Hidayat, S.T., M.H. , dan Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran, Bapak Manase Siahaan, S.H., M.H. , serta para pelaksana pada Bagian Rencana Program dan Anggaran.

👨🏻‍💻 Adapun narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Bapak Sona Triyanto dan Ibu Reni Novanti dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, narasumber memberikan pemaparan secara komprehensif mengenai pedoman teknis pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja anggaran, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
Sosialisasi KMK Nomor 196 Tahun 2026 ini memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada satuan kerja mengenai mekanisme pengelolaan dan penilaian kinerja anggaran yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unsur pengelola anggaran dapat memahami kebijakan terbaru serta mampu mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

📖 Dalam pemaparannya, narasumber menyampaikan beberapa materi pokok yang menjadi fokus pembahasan selama kegiatan berlangsung, yaitu:
1. Pengendalian dan Pemantauan Kinerja Anggaran (PPKA) serta Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Perencanaan Anggaran
Pada materi ini, narasumber menjelaskan pentingnya pengendalian dan pemantauan terhadap proses perencanaan anggaran agar penyusunan anggaran dapat berjalan sesuai dengan kebijakan, prioritas, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, proses perencanaan tidak hanya berfokus pada penyusunan alokasi anggaran, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap program memiliki tujuan dan manfaat yang jelas.
2. Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA)
Materi selanjutnya membahas Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA), yaitu penilaian terhadap kualitas proses perencanaan anggaran yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Melalui penilaian tersebut, satuan kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, memperhatikan ketepatan penyusunan dokumen anggaran, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran organisasi. Hasil penilaian juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap proses perencanaan anggaran pada periode berikutnya.
3. Pengendalian dan Pemantauan Kinerja Anggaran (PPKA) serta Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Pelaksanaan Anggaran
Pada pembahasan berikutnya, narasumber menekankan pentingnya pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran agar seluruh program dan kegiatan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Evaluasi Kinerja Anggaran pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran telah memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas belanja dan pencapaian hasil yang optimal.
4. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Materi terakhir membahas Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kualitas pengelolaan anggaran pada satuan kerja. Penilaian ini menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan.


👨🏻‍💻Selain membahas pedoman teknis PPKA dan EKA, kegiatan ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap capaian kinerja anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Evaluasi tersebut penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan anggaran selama tiga triwulan, mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun anggaran.

🏛️ Bagi Pengadilan Tinggi Riau, keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap KMK Nomor 196 Tahun 2026, diharapkan Para ASN pengelola anggaran dapat semakin meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja anggaran.
Kehadiran Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau bersama Kepala Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran juga mencerminkan pentingnya koordinasi dan keterlibatan seluruh unsur terkait dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

👨🏻‍💻📕 Dengan mengikuti kegiatan Sosialisasi KMK Nomor 196 Tahun 2026 ini, Pengadilan Tinggi Riau diharapkan dapat semakin memperkuat pemahaman dan meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya Para ASN pengelola keuangan dan perencanaan anggaran, dalam melaksanakan tugas pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Tinggi Riau berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, serta mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, berintegritas, dan berkualitas.

Pengadilan Tinggi Riau Gelar Opening Rapat KEKA Penilaian AMPUH Pengadilan Negeri Semester II Tahun 2026

Pekanbaru – Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan Opening Rapat Komite Keputusan (KEKA) Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) terhadap Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Semester II Tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau selaku Ketua KEKA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau selaku Sekretaris KEKA, para anggota Tim KEKA, serta masing-masing Tim Asesor AMPUH dari seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat KEKA merupakan bagian dari tahapan evaluasi dan penetapan rekomendasi hasil asesmen AMPUH terhadap satuan kerja Pengadilan Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari asesmen AMPUH Semester II yang sebelumnya telah dilaksanakan secara virtual pada tanggal 23 sampai dengan 25 September 2026.

Ketua Pengadilan Tinggi Riau menegaskan bahwa setiap hasil penilaian harus didasarkan pada data dukung yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masing-masing asesor diminta untuk memaparkan hasil penilaian serta menunjukkan data dukung sebagai dasar pertimbangan Tim KEKA dalam menentukan rekomendasi nilai, baik untuk mempertahankan, menaikkan, maupun menyesuaikan nilai asesmen yang telah diberikan.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa sesuai Pedoman AMPUH, penilaian akhir mempertimbangkan komposisi 30% nilai Semester I dan 70% nilai Semester II, termasuk hasil pengamatan CCTV, EIS, serta rekomendasi nilai dari KEKA Pengadilan Tinggi. Hasil penilaian tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam Rapat KEKA AMPUH Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk penetapan predikat AMPUH setiap tahunnya.

Melalui pelaksanaan rapat KEKA ini, diharapkan proses penilaian dapat berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi sarana evaluasi bagi seluruh Pengadilan Negeri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, tata kelola, serta kinerja peradilan. Sebagaimana disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Riau dalam sambutannya, rapat ini diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang objektif serta mendorong peningkatan mutu dan kinerja Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal penerapan standar mutu peradilan melalui program AMPUH guna mewujudkan badan peradilan yang unggul, tangguh, profesional, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TUTUP WORKSHOP KEPPH, TEGASKAN ZERO TOLERANCE TERHADAP PELANGGARAN INTEGRITAS HAKIM

Ketua Pengadilan Tinggi Riau Tutup Workshop KEPPH, Tegaskan Zero Tolerance terhadap Pelanggaran Integritas Hakim

Pekanbaru, 29 Oktober 2026 — Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., secara resmi menutup Workshop Manajemen Penanganan Perkara di Pengadilan dalam Perspektif Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Hotel Grand Zuri Pekanbaru, Kamis (29/10/2026). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 28–29 Oktober 2026, ini menjadi momentum untuk memperkuat integritas, profesionalitas, dan komitmen hakim dalam menjaga kehormatan serta keluhuran martabat peradilan.

Workshop ini merupakan hasil kerja sama Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jimly School of Law and Government, dan Konrad-Adenauer-Stiftung. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 peserta yang terdiri atas hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dan hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Rangkaian acara penutupan diawali dengan sambutan Direktur Badan Pelaksana Jimly School of Law and Government, Muh. Muslih, S.H., M.H., dilanjutkan dengan penyampaian kesan dan pesan dari peserta. Acara kemudian ditutup secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau melalui sambutan yang menekankan pentingnya penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam setiap aspek pelaksanaan tugas peradilan.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan workshop, mulai dari narasumber, fasilitator, panitia, hingga para peserta. Menurut beliau, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat kesadaran hakim dalam menerapkan KEPPH, khususnya dalam pengelolaan dan penanganan perkara.

Mengutip ungkapan “Justice delayed is justice denied”, yang bermakna bahwa keadilan yang tertunda dapat berujung pada terabaikannya keadilan, beliau mengingatkan bahwa penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecepatan dalam penyelesaian perkara, tegasnya, harus senantiasa berjalan seiring dengan ketelitian, independensi, imparsialitas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai KEPPH.

Beliau juga mengingatkan bahwa potensi pelanggaran etika dapat muncul pada setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari interaksi dengan para pihak, pengelolaan perkara, penerimaan informasi, potensi konflik kepentingan, hingga komunikasi di luar persidangan. Oleh karena itu, hakim harus senantiasa menjaga batas profesionalitas dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi maupun ketidakberpihakan dalam menjalankan tugas.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa integritas hakim tidak hanya tercermin dalam putusan yang dihasilkan, tetapi juga dalam sikap, tutur kata, cara berkomunikasi, perlakuan terhadap para pihak, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan terhadap aturan formal harus berjalan seiring dengan kesadaran etis dan kepatutan. Dengan demikian, kehormatan profesi hakim dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin kuat.

Dalam penegasan komitmen terhadap integritas, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyatakan bahwa *Pengadilan Tinggi Riau menerapkan prinsip *zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran yang mencederai kehormatan dan keluhuran martabat peradilan.**

Secara khusus, beliau menyoroti tiga perilaku yang tidak dapat ditoleransi, yaitu *perilaku transaksional, perselingkuhan, dan penyalahgunaan narkoba*. Penegasan ini menjadi pengingat bahwa integritas hakim harus dijaga secara menyeluruh, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi. Setiap hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta kehormatan profesi, sekaligus menjadi teladan dalam perilaku dan sikap sehari-hari.

Mengakhiri sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau berharap agar pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama workshop tidak berhenti sebagai pemahaman konseptual, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penguatan pemahaman terhadap KEPPH diharapkan dapat menjadi landasan bagi hakim untuk menjalankan kewenangan secara profesional, menjaga integritas, serta menghindari segala bentuk perilaku yang dapat merusak kepercayaan publik.

Penutupan workshop ini sekaligus menegaskan komitmen Pengadilan Tinggi Riau untuk terus memperkuat pembinaan dan pengawasan, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi etika, profesionalitas, dan integritas. Upaya tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas hakim senantiasa berlandaskan hukum serta nilai-nilai luhur profesi.

Kepercayaan publik terhadap peradilan tidak hanya dibangun melalui putusan yang adil, tetapi juga melalui perilaku hakim yang konsisten menjaga kehormatan, integritas, dan keluhuran martabatnya.

Profil Pengadilan Tinggi Riau

YouTube Video
 

 

YouTube Video
 

Publikasi Indeks Kepuasan Masyarakat

IKM

Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi

IPAK

Publikasi ZI Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

SPKP

Publikasi ZI Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

SPAK
⚖️
E-PERSIDANGAN BANDING
PENGADILAN TINGGI RIAU
JADWAL PERSIDANGAN

Informasi jadwal dan agenda persidangan Pengadilan Tinggi Riau.

↗ Buka di Tab Baru
Dashboard Persidangan Elektronik · Pengadilan Tinggi Riau