Ketua Pengadilan Tinggi Riau Tutup Workshop KEPPH, Tegaskan Zero Tolerance terhadap Pelanggaran Integritas Hakim
Pekanbaru, 29 Oktober 2026 — Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., secara resmi menutup Workshop Manajemen Penanganan Perkara di Pengadilan dalam Perspektif Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Hotel Grand Zuri Pekanbaru, Kamis (29/10/2026). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 28–29 Oktober 2026, ini menjadi momentum untuk memperkuat integritas, profesionalitas, dan komitmen hakim dalam menjaga kehormatan serta keluhuran martabat peradilan.
Workshop ini merupakan hasil kerja sama Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jimly School of Law and Government, dan Konrad-Adenauer-Stiftung. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 peserta yang terdiri atas hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dan hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
Rangkaian acara penutupan diawali dengan sambutan Direktur Badan Pelaksana Jimly School of Law and Government, Muh. Muslih, S.H., M.H., dilanjutkan dengan penyampaian kesan dan pesan dari peserta. Acara kemudian ditutup secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau melalui sambutan yang menekankan pentingnya penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam setiap aspek pelaksanaan tugas peradilan.
Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan workshop, mulai dari narasumber, fasilitator, panitia, hingga para peserta. Menurut beliau, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat kesadaran hakim dalam menerapkan KEPPH, khususnya dalam pengelolaan dan penanganan perkara.
Mengutip ungkapan “Justice delayed is justice denied”, yang bermakna bahwa keadilan yang tertunda dapat berujung pada terabaikannya keadilan, beliau mengingatkan bahwa penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecepatan dalam penyelesaian perkara, tegasnya, harus senantiasa berjalan seiring dengan ketelitian, independensi, imparsialitas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai KEPPH.
Beliau juga mengingatkan bahwa potensi pelanggaran etika dapat muncul pada setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari interaksi dengan para pihak, pengelolaan perkara, penerimaan informasi, potensi konflik kepentingan, hingga komunikasi di luar persidangan. Oleh karena itu, hakim harus senantiasa menjaga batas profesionalitas dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi maupun ketidakberpihakan dalam menjalankan tugas.
Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa integritas hakim tidak hanya tercermin dalam putusan yang dihasilkan, tetapi juga dalam sikap, tutur kata, cara berkomunikasi, perlakuan terhadap para pihak, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan terhadap aturan formal harus berjalan seiring dengan kesadaran etis dan kepatutan. Dengan demikian, kehormatan profesi hakim dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin kuat.
Dalam penegasan komitmen terhadap integritas, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyatakan bahwa *Pengadilan Tinggi Riau menerapkan prinsip *zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran yang mencederai kehormatan dan keluhuran martabat peradilan.**
Secara khusus, beliau menyoroti tiga perilaku yang tidak dapat ditoleransi, yaitu *perilaku transaksional, perselingkuhan, dan penyalahgunaan narkoba*. Penegasan ini menjadi pengingat bahwa integritas hakim harus dijaga secara menyeluruh, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi. Setiap hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta kehormatan profesi, sekaligus menjadi teladan dalam perilaku dan sikap sehari-hari.
Mengakhiri sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau berharap agar pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama workshop tidak berhenti sebagai pemahaman konseptual, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penguatan pemahaman terhadap KEPPH diharapkan dapat menjadi landasan bagi hakim untuk menjalankan kewenangan secara profesional, menjaga integritas, serta menghindari segala bentuk perilaku yang dapat merusak kepercayaan publik.
Penutupan workshop ini sekaligus menegaskan komitmen Pengadilan Tinggi Riau untuk terus memperkuat pembinaan dan pengawasan, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi etika, profesionalitas, dan integritas. Upaya tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas hakim senantiasa berlandaskan hukum serta nilai-nilai luhur profesi.
Kepercayaan publik terhadap peradilan tidak hanya dibangun melalui putusan yang adil, tetapi juga melalui perilaku hakim yang konsisten menjaga kehormatan, integritas, dan keluhuran martabatnya.

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)