Ketua Pengadilan Tinggi Riau Terima Kunjungan Silaturahmi dan Sosialisasi Layanan BPJS Kesehatan

Pekanbaru, 29 Juli 2026 – Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi dari BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Pengadilan Tinggi Riau, Rabu (29/7/2026). Kegiatan tersebut bertujuan mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memberikan sosialisasi mengenai berbagai inovasi layanan BPJS Kesehatan kepada aparatur Pengadilan Tinggi Riau.

Kegiatan diawali dengan penyampaian sambutan dan silaturahmi antara jajaran Pengadilan Tinggi Riau dengan perwakilan BPJS Kesehatan. Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, BPJS Kesehatan memaparkan berbagai inovasi pelayanan yang terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan memperkenalkan Aplikasi Mobile JKN sebagai layanan digital yang memudahkan peserta dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan kesehatan. Melalui aplikasi tersebut, peserta dapat mengakses kartu peserta digital, melakukan perubahan data kepesertaan, melihat riwayat pelayanan kesehatan, mendaftar antrean secara daring di fasilitas kesehatan, serta memperoleh berbagai informasi terkait Program JKN dengan mudah dan cepat.

Selain itu, disampaikan pula mengenai Layanan BPJS Keliling, yaitu layanan jemput bola yang memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun instansi dalam memperoleh pelayanan administrasi kepesertaan secara lebih efektif dan efisien. BPJS Kesehatan juga mensosialisasikan keberadaan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memungkinkan masyarakat mengurus administrasi kepesertaan JKN secara terpadu bersama berbagai layanan publik lainnya dalam satu lokasi.

Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan silaturahmi serta sosialisasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Menurut beliau, kegiatan ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Riau dalam memahami berbagai inovasi layanan BPJS Kesehatan sehingga dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara optimal.

Beliau juga berharap hubungan baik dan kerja sama yang telah terjalin antara Pengadilan Tinggi Riau dan BPJS Kesehatan dapat terus ditingkatkan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang jaminan kesehatan bagi aparatur peradilan dan masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber dari BPJS Kesehatan mengenai berbagai layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Riau semakin memahami kemudahan layanan BPJS Kesehatan serta mampu memanfaatkan berbagai inovasi yang telah disediakan guna mendukung pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, sinergi antara Pengadilan Tinggi Riau dan BPJS Kesehatan diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima serta mendukung implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang semakin modern, mudah diakses, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh peserta.

Pengadilan Tinggi Riau Gelar Pengajian dan Yasinan Bersama untuk Memperkuat Kebersamaan dan Ikhtiar Spiritual

Pekanbaru – Pengadilan Tinggi Riau menyelenggarakan kegiatan Pengajian dan Yasinan Bersama pada Rabu, 29 Juli 2026 pukul 08.00 WIB, bertempat di Mushola At-Taqwa Pengadilan Tinggi Riau. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh kekhusyukan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, para Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc, Pejabat Struktural dan Fungsional, seluruh aparatur pelaksana, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta peserta magang di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau.

Pengajian dan yasinan bersama merupakan agenda pembinaan rohani yang dilaksanakan sebagai wujud ikhtiar spiritual keluarga besar Pengadilan Tinggi Riau dalam memohon keberkahan, kemudahan, serta ridha Allah SWT agar senantiasa diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur peradilan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Surah Yasin yang diikuti oleh seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipanjatkan dengan penuh khusyuk. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan tampak begitu terasa selama berlangsungnya kegiatan, mencerminkan semangat persatuan dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat pencari keadilan.

Dalam doa bersama tersebut, keluarga besar Pengadilan Tinggi Riau memohon kepada Allah SWT agar pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengadilan Tinggi Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau serta Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan, dan menghasilkan sinergi yang semakin kuat dalam mendukung peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Selain itu, doa syukur juga dipanjatkan atas keberhasilan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau yang telah dinyatakan lulus pada tahapan seleksi Calon Hakim Agung (CHA). Seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Riau turut mendoakan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta kelancaran dalam mengikuti seluruh rangkaian seleksi hingga memperoleh amanah sebagai Hakim Agung Republik Indonesia.

Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memanjatkan doa bagi Pengadilan Tinggi Riau dalam menghadapi proses penilaian Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Seluruh aparatur berharap setiap ikhtiar yang telah dilakukan memperoleh kemudahan, bimbingan, dan hasil terbaik sehingga Pengadilan Tinggi Riau mampu meraih predikat WBBM sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berintegritas.

Melalui kegiatan pengajian dan yasinan bersama ini diharapkan nilai-nilai kebersamaan, ukhuwah, integritas, dan spiritualitas semakin tertanam dalam diri setiap aparatur Pengadilan Tinggi Riau. Dengan semangat kebersamaan dan doa yang terus dipanjatkan, seluruh aparatur berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan peradilan yang profesional, berintegritas, akuntabel, serta berorientasi pada terwujudnya badan peradilan yang agung.

Kegiatan pengajian dan yasinan bersama ini juga menjadi bagian dari pembinaan mental dan spiritual yang secara rutin dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau. Melalui kegiatan tersebut diharapkan tercipta keseimbangan antara profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan penguatan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, sehingga seluruh aparatur senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2026 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Pekanbaru – Senin, 27 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Pengadilan Tinggi Riau, telah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Undangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 124/DJU.3/UND.PW1.1.1/VII/2026 tanggal 24 Juli 2026 tentang Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2026.

Kegiatan diikuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. selaku Pembina Zona Integritas, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Abdul Azis, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Zona Integritas, Panitera Supriady, S.H. selaku Koordinator Teknikal, Sekretaris T. Yudianto Syafeinarim, S.IP., S.H., M.M. selaku Koordinator Operasional, serta para Koordinator, Sekretaris, IT dan perwakilan Anggota Area I sampai dengan Area VI Zona Integritas Pengadilan Tinggi Riau.

Pendampingan disampaikan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Zahlisa Vitalisa, S.H., M.H. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa terdapat perubahan mekanisme dan indikator penilaian Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, setiap satuan kerja yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan menjadi calon penerima predikat WBBM diharapkan mampu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam membangun budaya integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi juga harus diwujudkan melalui implementasi nyata nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Seluruh unsur pimpinan dan aparatur di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau diharapkan berperan aktif dalam memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima sehingga dapat memenuhi indikator penilaian menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Melalui kegiatan pendampingan ini, Pengadilan Tinggi Riau memperoleh penguatan, arahan, serta strategi dalam mempersiapkan tahapan evaluasi selanjutnya. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan komitmen bersama menuju satuan kerja yang berintegritas, profesional, dan mampu memberikan pelayanan peradilan yang bersih, efektif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

📍 Pekanbaru, 28 Juli 2026 – Dalam upaya berkesinambungan untuk menjaga mutu pelayanan publik, akuntabilitas, serta menegakkan integritas aparatur peradilan di wilayah hukum Riau, Pengadilan Tinggi Riau kembali menggelar agenda strategis pembinaan dan pengawasan. 💻⚖️

Kegiatan Pengawasan Virtual ini dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran evaluasi terhadap empat satuan kerja (satker) Pengadilan Negeri, yang terbagi dalam dua sesi pelaksanaan. 🏛️✨

Pada sesi pagi, pengawasan dilaksanakan terhadap Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Bangkinang. Sementara itu, pada sesi siang, pengawasan dilanjutkan terhadap Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Pembagian sesi ini dilakukan guna memastikan proses pengawasan berjalan lebih efektif, fokus, dan komprehensif terhadap masing-masing satuan kerja.

Dalam arahannya, beliau tidak hanya menekankan pentingnya fungsi pengawasan sebagai instrumen pengendalian kinerja, tetapi juga menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh satuan kerja untuk senantiasa mengimplementasikan secara konsisten ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016. PERMA tersebut pada prinsipnya mengatur tentang penegakan disiplin kerja hakim dan aparatur peradilan, pedoman pengawasan dan pembinaan, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat guna menjaga integritas dan profesionalisme lembaga peradilan.

Selain itu, Ketua Pengadilan Tinggi Riau juga menegaskan pentingnya memedomani Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI sebagai bentuk komitmen moral seluruh aparatur peradilan dalam menjaga independensi, integritas, serta menjauhi praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Lebih lanjut, disampaikan pula pentingnya pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2026 yang berkaitan dengan penguatan implementasi sistem peradilan berbasis elektronik serta optimalisasi pelayanan peradilan yang transparan, efektif, dan akuntabel di seluruh satuan kerja.

Ketua Pengadilan Tinggi Riau juga menegaskan pentingnya optimalisasi Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penerapan aplikasi E-Persidangan Tingkat Banding sebagai bagian dari transformasi digital peradilan. Dalam kesempatan tersebut, beliau turut menghimbau agar seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Riau senantiasa memperkuat koordinasi dan membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan terkait, antara lain Kejaksaan, Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), serta Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). 🤝

Meskipun dilaksanakan secara daring melalui media telekonferensi, tidak mengurangi kekhidmatan, ketelitian, maupun esensi dari fungsi pengawasan itu sendiri. Agenda ini menjadi wadah dialog interaktif, peninjauan data, serta pemberian arahan langsung dari pimpinan PT Riau kepada seluruh jajaran pimpinan, hakim, hingga staf. 🤝 Penyelenggaraan pengawasan secara berkala ini merupakan bukti nyata komitmen Pengadilan Tinggi Riau dalam mengawal terwujudnya badan peradilan yang agung dan terpercaya.

🔍 Fokus Pembahasan & Evaluasi Utama:
Pada sesi pengawasan virtual kali ini, Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Riau memberikan perhatian dan evaluasi secara mendalam terhadap berbagai aspek strategis yang bersifat menyeluruh dan berlaku bagi seluruh satuan kerja, antara lain:

📊 Capaian Kinerja Organisasi
Mengevaluasi sejauh mana target program kerja yang telah direncanakan dapat terealisasi secara efektif, efisien, dan terukur, serta selaras dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

💰 Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) & Realisasi Anggaran
Menelaah kualitas tata kelola keuangan, tingkat penyerapan anggaran, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran guna memastikan akuntabilitas fiskal dan optimalisasi penggunaan anggaran negara.

🏗️ Progress Sarana dan Prasarana
Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan serta pengembangan sarana dan prasarana, termasuk pembangunan gedung kantor, guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik.

💻 Capaian Kinerja pada Aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP)
Mengukur ketepatan waktu, kedisiplinan, dan keakuratan penginputan data penanganan perkara sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik.

🌐 Manajemen Website Pengadilan
Menekankan pentingnya pengelolaan website sebagai portal utama pelayanan informasi publik yang harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan ketentuan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 127/DJU/SK.HM1.1/III/2026 tentang Pembaruan Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, sehingga informasi yang disajikan akurat, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

🖥️ Implementasi Aplikasi Tuanku Online Versi 2
Mendorong optimalisasi pemanfaatan Tuanku Online Versi 2 sebagai platform digital bantuan hukum yang telah berkembang menjadi ekosistem layanan hukum terintegrasi, berbasis kolaborasi multi-peran. Aplikasi ini berfokus pada peningkatan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses informasi serta mendapatkan layanan bantuan hukum yang tersedia di pengadilan.

🛡️ Implementasi PRIMA (Penguatan Integritas)
Menegaskan pentingnya implementasi program PRIMA sebagai upaya penguatan integritas aparatur peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, guna membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

👥 Kedisiplinan & Kehadiran Pegawai
Memastikan penegakan kode etik, kepatuhan terhadap jam kerja, serta kedisiplinan kehadiran seluruh aparatur peradilan sebagai fondasi utama dalam menjaga integritas dan profesionalisme kerja.

🌟 Komitmen Pelayanan Prima
Melalui bimbingan dan arahan langsung dari Ketua Pengadilan Tinggi Riau, diharapkan hasil pengawasan ini dapat menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi seluruh satuan kerja untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas kinerja, serta memperkuat inovasi pelayanan kepada masyarakat. 💪🔥

Mari bersama-sama kita wujudkan peradilan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan! 🇮🇩⚖️