📒Mantapkan Langkah Menuju Predikat WBBM 2026, Pengadilan Tinggi Riau Ikuti Pendampingan Wawancara TPN Bersama Dirjen Badilum.

 📍PEKANBARU – Pengadilan Tinggi Riau menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Bertempat di Ruang Sidang Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., jajaran pimpinan dan tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Tinggi Riau mengikuti kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Wawancara oleh Tim Penilai Nasional (TPN) secara daring (online) melalui Zoom Meeting, Jumat (7/8/2026).

 🏛️ Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum), Bapak H. Bambang Myanto, S.H., M.H., serta didampingi oleh Auditor Ahli Madya Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Bapak Hendra Basry. Agenda ini diikuti secara khidmat oleh seluruh koordinator, sekretaris, tim TI, serta anggota Area I hingga Area VI dari Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang melaju ke tahapan penilaian tersebut.

 🗣️ Dalam sambutan pembukaannya, Dirjen Badilum Bapak H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada satuan kerja (satker) yang berhasil melangkah sejauh ini. Beliau menekankan bahwa terpilihnya 8 satker dari total 416 satker yang berkompetisi merupakan sebuah rekam jejak prestasi yang sangat membanggakan bagi instansi.

 ⚖️"WBBM bukan lagi sekadar formalitas kelengkapan dokumen pembangunan, melainkan bukti kemanfaatan nyata, kualitas puncak layanan publik, serta kemampuan memberikan dampak dan pengimbasan positif kepada satuan kerja lainnya," tegas Bapak Bambang Myanto di hadapan para peserta.

 💻 Lebih lanjut, Dirjen Badilum menggarisbawahi pentingnya peran kepemimpinan (leadership) dan pengawasan melekat. Pimpinan serta Koordinator Area diwajibkan menguasai penuh materi dan tidak boleh melempar pertanyaan evaluatur kepada staff. Kerja ZI, menurutnya, adalah kerja kolektif lembaga. Pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada area internal, tetapi juga harus menyasar ekosistem luar, seperti pencegahan praktik percaloan di area publik demi menjaga kepercayaan masyarakat secara utuh.

 🗣️ Melengkapi arahan tersebut, Auditor Ahli Madya Bawas MA-RI, Bapak Hendra Basry, memaparkan secara komprehensif kiat sukses serta strategi menghadapi evaluasi TPN. Beliau mengingatkan bahwa kunci utama kelulusan WBBM terletak pada perubahan budaya kerja dan kepuasan masyarakat penerima layanan, bukan sekadar tumpukan berkas.

 📖 Bapak Hendra membagikan sejumlah tips, di antaranya pentingnya pemerataan pemahaman ZI ke seluruh pegawai, pemanfaatan inovasi secara riil oleh masyarakat, ketersediaan dashboard data pendukung yang presisi, hingga pelaksanaan simulasi wawancara secara berkala. Di sisi lain, ia juga membeberkan faktor-faktor krusial yang sering menjadi penyebab kegagalan satker, seperti ketidakselarasan jawaban saat wawancara, kurangnya keterlibatan aktif pimpinan, hingga inovasi yang hanya menjadi 'pajangan' saat penilaian semata.

 🤝🏻 Melalui pendampingan ini, seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Riau dan satker peserta diharapkan mampu menyerap seluruh masukan, memantapkan persiapan, serta menyajikan performa terbaik (wow factor) saat berhadapan dengan Tim Penilai Nasional, demi meraih predikat WBBM Tahun 2026.

Rapat Evaluasi Kinerja dan Monitoring & Evaluasi Pembangunan Zona Integritas PT Riau

Pengadilan Tinggi Riau menggelar Rapat Evaluasi Kinerja dan Monitoring & Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Bulan Juli 2026 dalam rangka persiapan menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua serta diikuti oleh seluruh aparatur PT Riau. ⚖️✨

Dalam arahannya, pimpinan menekankan pentingnya kesiapan menghadapi Verifikasi Lapangan (Ferlap), penguatan pemahaman materi Zona Integritas, serta penyelarasan dengan program Reformasi Birokrasi Tematik yang berfokus pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat. 💙

Melalui rapat ini, seluruh aparatur diharapkan semakin siap menghadapi tahapan penilaian WBBM serta terus berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

📒 Tingkatkan Kesejahteraan ASN, Pengadilan Tinggi Riau dan PT TASPEN Group Cabang Pekanbaru Perkuat Sinergi dan Transformasi Digital

📍PEKANBARU – PT TASPEN (Persero) Cabang Pekanbaru menggelar Sosialisasi Ketaspenan untuk Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui PT TASPEN Group di Kantor Pengadilan Tinggi Riau pada Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman jajaran pengadilan mengenai hak-hak jaminan sosial serta berbagai inovasi layanan digital terbaru.

🗣️Dalam pemaparannya, Kepala Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) Pekanbaru, Firson Arya Iskandar, menekankan pentingnya mengubah pola pikir (mindset) lama peserta yang menganggap PT TASPEN Group hanya dibutuhkan saat mendekati masa pensiun.

🗣️"Faktanya, perlindungan PT TASPEN Group telah aktif sejak seseorang diangkat menjadi CPNS maupun PPPK. Perlindungan ini diwujudkan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," ujar Firson.

🗣️ia menjelaskan, melalui sinergi bersama BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, dan jaringan rumah sakit, PT TASPEN Group menjamin penuh biaya perawatan peserta yang mengalami kecelakaan kerja hingga sembuh total tanpa batasan nominal. Menempatkan peserta layaknya orang tua sendiri, PT TASPEN Group berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sepanjang masa aktif pegawai hingga memasuki masa purnabakti.

📖 Di akhir paparannya, Firson menegaskan bahwa seluruh bentuk pelayanan PT TASPEN Group adalah 100% gratis tanpa pungutan biaya. ia juga mengimbau seluruh peserta untuk senantiasa mewaspadai berbagai modus penipuan berbayar yang mengatasnamakan PT TASPEN Group.

📖 Sebagai langkah konkret ke depan, PT TASPEN Group cabang Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Riau berencana menyusun Nota Kesepahaman (MoU) guna memprioritaskan penanganan hak-hak pegawai, baik dalam situasi darurat maupun saat persiapan pensiun.

💻 Apresiasi Reformasi dan Layanan Digital TASPEN;

🗣️Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi atas semangat reformasi yang ditunjukkan oleh PT TASPEN Group.

🗣️"Dulu PT TASPEN Group identik dengan urusan pensiunan yang lambat, di mana para purnabakti harus bolak-balik membawa persyaratan yang rumit. Namun hari ini, PT TASPEN Group sudah berubah total. Komitmen 'Hadir Sejak CPNS Sampai Pensiun' benar-benar terbukti," ungkap Diah menurut Ketua Pengadilan Tinggi Riau transformasi yang dilakukan PT TASPEN Group menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada Peserta PT TASPEN Group. Berbagai inovasi dan digitalisasi layanan telah mempermudah proses administrasi, sehingga Peserta PT TASPEN Group. dapat memperoleh hak dan layanan secara lebih efektif dan efisien.

🗣️ia menambahkan bahwa PT TASPEN Group kini semakin canggih melalui berbagai inovasi digital, seperti layanan klaim otomatis (auto claim), layanan online 1 jam, otentikasi via telepon, hingga fitur SIM Gaji Web yang memudahkan tata kelola administrasi keuangan para pegawai.

📖 Sebagai penutup kegiatan, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyampaikan pesan kunci atas keberlangsungan kerja sama ini.

🤝🏻 "Inovasi dan semangat reformasi yang ditunjukkan oleh PT TASPEN Group adalah bukti nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kemudahan bagi para ASN. Semoga sinergi dan transformasi digital ini terus berjalan berkesinambungan demi terwujudnya kesejahteraan aparatur negara yang lebih baik," pungkasnya.

Pendampingan Penggunaan Aplikasi Badilum Learning Center (BLC) Tahun 2026

Pekanbaru, 6 Agustus 2026 – Pengadilan Tinggi Riau mengikuti kegiatan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Badilum Learning Center (BLC) yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Adapun informasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

• Hari/Tanggal : Kamis, 6 Agustus 2026
• Waktu : 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB
• Media : Zoom Meeting
• Penyelenggara : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
• Dasar Kegiatan : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 494/DJU.2/DL1.10/VII/2026 tanggal 22 Juli 2026 tentang Pemanggilan Peserta Daring Pendampingan Penggunaan Aplikasi Badilum Learning Center (BLC).

Peserta dari Pengadilan Tinggi Riau:

• AHMAD JAINI, S.Kom.
• ADETIA PRATAMA, S.Kom.

Kedua peserta merupakan Koordinator Badilum Learning Center (BLC) Pengadilan Tinggi Riau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2635/DJU/SK.TI.1.1/VI/2026 tentang Tim Pengelola Badilum Learning Center (BLC) di Lingkungan Peradilan Umum.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan meliputi:

• Pengenalan konsep dan kebijakan implementasi Badilum Learning Center (BLC).
• Transformasi penyelenggaraan bimbingan teknis dari metode konvensional menuju sistem pembelajaran digital (e-learning).
• Optimalisasi penggunaan fitur BLC sebagai media pembelajaran berkelanjutan.
• Pengelolaan kelas pembelajaran, peserta, narasumber, materi, kuis, penugasan, dan sertifikat elektronik.
• Tata kelola akun serta pembagian level pengguna dalam aplikasi BLC.
• Diskusi dan penyelesaian kendala teknis implementasi BLC pada satuan kerja.
  Tujuan kegiatan:
• Meningkatkan kompetensi Koordinator BLC dalam mengelola platform Badilum Learning Center.
• Mengoptimalkan pemanfaatan BLC sebagai media pembelajaran digital bagi aparatur peradilan.
• Mendukung pelaksanaan bimbingan teknis yang efektif, terukur, dan berkelanjutan di lingkungan Peradilan Umum.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Riau menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital, peningkatan kompetensi aparatur peradilan, serta penguatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Badan Peradilan Umum.

Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pendampingan ini, Tim Badilum Learning Center (BLC) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2026 akan kembali dilaksanakan pendampingan lanjutan kepada seluruh Koordinator BLC Pengadilan Tinggi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperdalam pengelolaan kelas pembelajaran pada aplikasi BLC serta memastikan setiap satuan kerja telah siap menyelenggarakan bimbingan teknis melalui platform BLC.

Dalam pendampingan lanjutan tersebut, Tim BLC juga akan melakukan pembagian akun Level 3 (Course Creator/Pengelola Kelas) kepada masing-masing Koordinator BLC Pengadilan Tinggi. Akun Level 3 memberikan kewenangan kepada koordinator untuk:

• Membuat (create) kelas atau kursus pembelajaran.
• Mengelola struktur dan materi pembelajaran sesuai kebutuhan satuan kerja.
• Mengunggah berbagai media pembelajaran, seperti modul PDF, bahan presentasi (PPT), video, maupun materi interaktif lainnya.
• Menambahkan aktivitas pembelajaran, kuis, dan penugasan.
• Mengatur alur pembelajaran dan pendaftaran peserta pada kelas yang diselenggarakan di wilayah hukum masing-masing.

Tim BLC juga menyampaikan bahwa sebelum akun didistribusikan, seluruh data Koordinator BLC Pengadilan Tinggi akan dilakukan verifikasi. Setelah proses tersebut selesai, akun Level 3 akan dibagikan kepada masing-masing koordinator agar dapat segera digunakan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) di wilayah hukumnya. Dengan pemberian akun tersebut, diharapkan setiap Pengadilan Tinggi mampu mengembangkan inovasi pembelajaran digital yang lebih interaktif, efektif, dan berkelanjutan melalui platform Badilum Learning Center (BLC).