📍 Forum Group Discussion Monitoring dan Evaluasi Restorative Justice (RJ) serta Sosialisasi SEMA Nomor 2 Tahun 2026

Pengadilan Tinggi Riau bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Penanganan Perkara dengan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) bagi Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau pada 29 Juni 2026.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan Restorative Justice (RJ) sebagai salah satu indikator kinerja Mahkamah Agung RI, sekaligus memperkuat sinergi antar satuan kerja dalam mewujudkan penanganan perkara yang lebih berkeadilan, berorientasi pada pemulihan, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
Selain FGD, kegiatan juga dirangkaikan dengan Sosialisasi SEMA Nomor 2 Tahun 2026 mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik sebagai bagian dari transformasi layanan peradilan berbasis teknologi.
Berbagai materi yang dibahas meliputi validasi data perkara RJ, kesiapan administrasi dan aplikasi pendukung, identifikasi kendala di lapangan, hingga berbagi praktik terbaik (best practices) dalam implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice.
Melalui diskusi yang berlangsung secara interaktif, para peserta saling bertukar pengalaman, menyampaikan berbagai masukan, serta merumuskan langkah tindak lanjut guna memperkuat implementasi Restorative Justice dan meningkatkan kualitas tata kelola penanganan perkara di lingkungan peradilan umum.
Pengadilan Tinggi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, pembinaan, dan evaluasi secara berkelanjutan agar penerapan Restorative Justice serta persidangan elektronik dapat berjalan optimal, sehingga terwujud peradilan yang modern, profesional, transparan, berintegritas, dan mampu menghadirkan keadilan yang substantif bagi masyarakat pencari keadilan.

📍 Pembinaan dan Pengawasan Daerah Virtual Pengadilan Negeri Pekanbaru
Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Wasda) secara virtual terhadap Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Jumat, 26 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan agenda pembinaan dan pengawasan rutin sebagai upaya memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan berjalan optimal serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau bersama Tim Pembinaan dan Pengawasan, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat implementasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung RI menuju peradilan yang modern, profesional, transparan, dan berbasis teknologi.
Dalam pembinaan, disampaikan sejumlah arahan strategis, antara lain implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2026 terkait persidangan elektronik tingkat banding, optimalisasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS), pemanfaatan aplikasi PERKUSI, monitoring dan evaluasi mediasi, serta ketepatan pelaporan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) guna mendukung pelayanan peradilan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Tim Pengawasan Daerah juga melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan peradilan, meliputi EIS, MIS, SIPAPU, PERKUSI, eviden AMPUH, administrasi perkara, pelaksanaan mediasi, hingga tindak lanjut hasil pengawasan. Penekanan diberikan pada pentingnya kelengkapan eviden, validitas data, dan konsistensi pembaruan informasi sebagai dasar peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan.
Selain itu, dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan, termasuk optimalisasi penginputan data eksekusi perkara, kondisi sumber daya manusia, tingkat kehadiran aparatur, serta realisasi anggaran sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program kerja.
Melalui kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Riau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya, sehingga tercipta penyelenggaraan peradilan yang semakin modern, profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

📍 Pengawasan Daerah Virtual Pengadilan Negeri Tembilahan
Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan Pengawasan Daerah (Wasda) secara virtual terhadap Pengadilan Negeri Tembilahan pada Jumat, 26 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mewujudkan tata kelola peradilan yang modern, transparan, dan berintegritas.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau bersama Tim Pengawasan Daerah, kegiatan ini menjadi forum pembinaan sekaligus evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan peradilan.
Pembinaan menitikberatkan pada implementasi kebijakan strategis Mahkamah Agung RI, antara lain penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2026, kesiapan persidangan elektronik tingkat banding, optimalisasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS), pemanfaatan aplikasi PERKUSI, monitoring mediasi, serta ketepatan pelaporan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR).
Tim Pengawasan Daerah juga melakukan evaluasi terhadap pemenuhan eviden AMPUH, tindak lanjut hasil pengawasan, administrasi perkara, implementasi inovasi TUANKU ONLINE dan Posbakum, realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03, standar pelayanan, hingga capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Pada akhir kegiatan, disampaikan penekanan mengenai pentingnya monitoring penyelesaian perkara, penguatan inovasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK, peningkatan kualitas pelayanan PTSP, serta penguatan integritas, profesionalisme, disiplin, dan kolaborasi sebagai fondasi pelayanan peradilan yang unggul.
Melalui Pengawasan Daerah ini, Pengadilan Tinggi Riau terus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya sebagai wujud komitmen menghadirkan badan peradilan yang modern, profesional, transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

📍 Rapat Berkala PPID Pengadilan Tinggi Riau
Dalam upaya memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik, Pengadilan Tinggi Riau menggelar Rapat Berkala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Jumat, 26 Juni 2026.
Rapat ini menjadi momentum evaluasi sekaligus persiapan menghadapi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
Berbagai aspek strategis dibahas, mulai dari evaluasi layanan informasi publik, sharing session pengalaman penilaian KIP tahun sebelumnya, penguatan implementasi regulasi, hingga pengembangan inovasi PPID Plus sebagai layanan keterbukaan informasi publik berbasis elektronik (e-LID).
Selain itu, peserta juga memperdalam pemahaman terhadap SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai pedoman dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Melalui rapat berkala ini, Pengadilan Tinggi Riau terus menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan informasi publik yang semakin berkualitas, memperkuat budaya keterbukaan informasi, serta mewujudkan peradilan modern yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.