Pengadilan Tinggi Riau Gelar Pembinaan Virtual untuk PN Tembilahan

📍 Pekanbaru, 4 Desember 2025
Pengadilan Tinggi Riau Gelar Pembinaan Virtual untuk PN Tembilahan ⚖️💻

Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan Pembinaan Virtual bagi PN Tembilahan pada Kamis (4/12) pukul 09.00 WIB melalui Zoom. Kegiatan dipimpin Ketua dan Wakil Ketua PT Riau, dihadiri Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural. Dari PN Tembilahan hadir Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, para Hakim, serta pejabat struktural, fungsional, Pelaksana.
Pembinaan ini bertujuan memastikan kualitas layanan peradilan seluruh satker berjalan sesuai standar MA RI.

🔎 Pokok Pembahasan Pembinaan

1️⃣ Pembahasan DIM PN Tembilahan
Ketua PT Riau menelaah permasalahan yang disampaikan melalui DIM serta memberikan arahan dan langkah penyelesaian yang perlu ditindaklanjuti.
2️⃣ Penguatan Access to Justice
Penekanan pada:
• optimalisasi mediasi,
• pelaksanaan diversi secara efektif,
• penerapan restorative justice sesuai ketentuan.
Instrumen ini ditekankan sebagai bagian dari transformasi peradilan berbasis pemulihan.
3️⃣ Pelaksanaan Eksekusi
• Eksekusi adalah mahkota Ketua Pengadilan.
• Harus bebas intervensi dan transparan.
• Setiap hambatan harus dilaporkan melalui mekanisme organisasi.
4️⃣ Peningkatan Kinerja EIS (SIPP)
Fokus pada kinerja, kepatuhan, kelengkapan, dan kesesuaian data. Monitoring harian dan evaluasi bulanan wajib diterapkan agar SIPP menjadi sumber data akurat dan akuntabel.
5️⃣ Pembinaan Administrasi Kesekretariatan
PT Riau mengapresiasi kinerja keuangan PN Tembilahan. Hal yang perlu ditingkatkan:
• pemutakhiran data SIKEP,
• kelengkapan data diklat yang memengaruhi nilai IP ASN.
6️⃣ Peningkatan Kompetensi KUHP & KUHAP Baru
Pimpinan menegaskan pentingnya kesiapan aparatur menghadapi:
📘 KUHP Baru (UU 1/2023 – berlaku bertahap 2026–2029)
📕 KUHAP Baru (berlaku 2 Januari 2026)
Seluruh hakim dan aparatur wajib memahami due process of law, alur perkara baru, serta digitalisasi pembuktian dan administrasi.
✨ Penutup
Pembinaan ini memperkuat peningkatan kinerja, akuntabilitas, serta kesiapan Hakim dan Aparatur dalam menghadapi transformasi hukum nasional.