Pekanbaru, 25 Juni 2025. Pengadilan Tinggi Riau mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Calon Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara daring melalui Zoom Meeting.

Pengadilan Tinggi Riau turut hadir mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam mengawal dan mendampingi satuan kerja Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang telah dinyatakan lolos persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

Adapun lima satuan kerja Pengadilan Negeri di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang lolos seleksi administrasi dan mengikuti rakor ini adalah:

1. Pengadilan Negeri Pelalawan
2. Pengadilan Negeri Bengkalis
3. Pengadilan Negeri Rokan Hilir
4. Pengadilan Negeri Tembilahan
5. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Pengadilan Tinggi Riau memberikan dukungan penuh terhadap satuan kerja tersebut dan Semoga seluruh satuan kerja yang telah lolos tahap seleksi administrasi dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan lancar dan sukses meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

📍Pekanbaru, 25 Juni 2025 — Dalam rangka mewujudkan tata kelola peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel, Pengadilan Tinggi Riau menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Periode Mei 2025, bertempat di Ruang Sidang Lantai 2 pukul 09.00–12.00 WIB.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., serta diikuti oleh:
👨‍⚖️ Hakim Tinggi & Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor
📑 Panitera dan Sekretaris
📊 Pejabat Struktural & Fungsional
👥 PPPK dan PPNPN

🎼 Pembukaan Kegiatan:
🇮🇩 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
⚖️ Hymne Mahkamah Agung
🌟 Pembacaan 7 Nilai Utama MA
🙏 Doa Bersama
Mencerminkan komitmen kebangsaan dan integritas dalam menjalankan tugas peradilan.

🎯 Fokus Evaluasi:
Ketua PT Riau menegaskan pentingnya evaluasi kinerja sebagai bagian dari refleksi dan peningkatan berkelanjutan, dengan penekanan pada:
🧾 PERMA No. 7, 8, dan 9 Tahun 2016
Sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan aparatur peradilan.

Ia juga mengingatkan pentingnya:
🛡️ Menjaga integritas
🤝 Meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik
🧬 Mewujudkan lingkungan kerja yang sehat

📌 Tujuan Utama Evaluasi:
📈 Menilai pencapaian target kinerja
🚧 Mengidentifikasi kendala pelaksanaan tugas
🔁 Memberi umpan balik objektif
🧭 Menyusun strategi perbaikan
🔍 Mendorong budaya akuntabilitas dan transparansi

🗂️ Pembahasan Laporan Pengawasan Bidang:
Dipandu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sesi ini membahas:
👨‍⚖️ Hasil pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang
📋 Klarifikasi dan tindak lanjut oleh pejabat struktural
Diskusi berlangsung terbuka dan solutif, guna mendukung pembenahan sistem secara menyeluruh.

🧭 Penutup:
Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi antarunit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau. Dengan semangat:
🌟 Integritas
📊 Akuntabilitas
🤝 Kolaborasi
Pengadilan Tinggi Riau menegaskan komitmennya dalam mewujudkan peradilan yang modern, bersih, dan berkeadilan sosial.

📍 Siak Sri Indrapura, 24 Juni 2025 — Dalam rangka memperkuat tata kelola peradilan yang profesional dan berintegritas, Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., melaksanakan pembinaan langsung kepada seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan oleh Pengadilan Tinggi Riau terhadap pengadilan tingkat pertama untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai standar Mahkamah Agung RI.

👥 Peserta Kegiatan:
🧑‍⚖️ Hakim
📑 Panitera dan Sekretaris
👩‍💼 Pejabat struktural & fungsional
🧑‍💻 PPPK dan PPNPN

Turut hadir dari Pengadilan Tinggi Riau:
👩‍⚖️ Ketua PT Riau
👩‍⚖️ Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Dahmiwirda, S.H., M.H.
📑 Sekretaris PT Riau, T. Yudianto Syafei Narim, S.IP., S.H., M.M.
📊 Kabag Rencana & Kepegawaian, Juni Dwiyanti, S.E., M.H.

🗣️ Poin Pembinaan:
🛡️ Menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas
📈 Meningkatkan layanan publik berbasis transparansi
📚 Menanamkan nilai utama MA: kemandirian, integritas, tanggung jawab
🔍 Memperkuat pengawasan internal dan manajemen
💬 Membangun sinergi dan komunikasi efektif

🧾 Penekanan pada PERMA No. 7, 8, dan 9 Tahun 2016
Ketua PT Riau menegaskan pentingnya pemahaman dan implementasi ketiga PERMA tersebut sebagai landasan pembinaan perilaku, kedisiplinan, dan etika aparatur peradilan.
Tujuannya:
✔️ Menjaga etika jabatan
✔️ Taat aturan
✔️ Mendorong perbaikan berkelanjutan

🎯 Penutup:
Pembinaan ini menjadi refleksi bersama dalam membangun PN Siak sebagai lembaga yang modern, responsif, dan dipercaya publik. Arahan langsung dari pimpinan diharapkan mampu membangkitkan semangat integritas dan dedikasi dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan.

🎬 Sebagai penutup, kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran film “Titik Balik Mahkamah Agung Republik Indonesia”, yang menggambarkan transformasi MA menuju lembaga peradilan modern dan berintegritas.

📍Siak Sri Indrapura, 24 Juni 2025 — Dalam rangka peninjauan lokasi dan analisa anggaran terkait rencana pembukaan moratorium pembangunan gedung kantor pengadilan, Asisten Deputi Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Sekretariat Kabinet RI, Bapak Iman Budiman, melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Turut mendampingi, Kabag Penyusunan Rencana Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI, Bapak Dzul Fadlli Hidayat, dan disambut langsung oleh unsur pimpinan Pengadilan Tinggi Riau serta Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, antara lain:
👩‍⚖️ Ketua PT Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.
👩‍⚖️ Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Dahmiwirda, S.H., M.H.
📑 Sekretaris PT Riau, T. Yudianto Syafei Narim, S.IP., S.H., M.M.
📊 Kabag Rencana & Kepegawaian PT Riau, Juni Dwiyanti, S.E., M.H.

Disambut juga oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris PN Siak, para tamu meninjau langsung lokasi yang direncanakan sebagai area pembangunan gedung baru, yang berada di wilayah Kabupaten Siak.

📌Tujuan utama:
🔍 Menilai kelayakan lokasi
📊 Menganalisis kebutuhan anggaran dan aspek teknis
📁 Mendalami pertimbangan administratif-strategis

Peninjauan ini merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar pembangunan dapat dilakukan secara tepat guna, efisien, dan sesuai dengan kebijakan pengelolaan anggaran dan aset negara.

🧭Pembangunan gedung baru diharapkan mampu:
🏢 Meningkatkan akses dan kualitas layanan peradilan
🛠️ Menyediakan fasilitas modern dan representatif
⚖️ Mendukung pelaksanaan fungsi pengadilan secara optimal

Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi nyata antara Sekretariat Kabinet RI, Mahkamah Agung, dan peradilan daerah dalam mendorong penguatan infrastruktur peradilan di wilayah.