📍 Pekanbaru, 22 Mei 2026 — Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan kegiatan Wawancara Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau pada Jumat, 22 Mei 2026, bertempat di Ruang VVIP Pengadilan Tinggi Riau.

👥 Kegiatan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Abdul Azis, S.H., M.H., selaku pimpinan pelaksanaan evaluasi, dan diikuti oleh Tim Evaluasi AKIP Pengadilan Tinggi Riau serta jajaran Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau secara virtual.

📄 Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 678/KPT.W4-U/SK.KP3.4.5/IV/2026 tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025. Kegiatan wawancara evaluasi AKIP dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai Jumat, 22 Mei 2026 sampai dengan Selasa, 26 Mei 2026, dengan pembagian jadwal berdasarkan kelompok Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau guna memastikan proses evaluasi berjalan secara efektif dan optimal.

📝 Tim Evaluasi AKIP bertugas melakukan evaluasi terhadap komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja pada masing-masing satuan kerja.

💬 Dalam pelaksanaannya, kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memastikan implementasi SAKIP pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau berjalan secara optimal, akuntabel, efektif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), guna mendukung peningkatan kualitas kinerja lembaga peradilan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

📍 Pekanbaru, 22 Mei 2026 — Panitia Pengambilan Sumpah/Janji Advokat dari Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia (PERSADI) dan Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) melaksanakan rapat panitia pada Jumat, 22 Mei 2026, bertempat di Ruang Sidang Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL.

👥 Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Panitia, Lilin Herlina, S.H., M.H., dan diikuti oleh seluruh panitia yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 1752/KPT.W4-U/HK1.2.5/V/2026 tentang Panitia Pengambilan Sumpah/Janji Advokat.

📝 Rapat membahas persiapan teknis dan koordinasi pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji Advokat yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 25 Mei 2026, meliputi kesiapan susunan acara, administrasi peserta, perlengkapan, dokumentasi, hingga pelaksanaan tugas masing-masing seksi agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan khidmat.

🤝 Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh panitia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal guna mendukung terselenggaranya pelayanan pengambilan sumpah/janji advokat yang profesional, efektif, dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau.

📍 Pekanbaru, 21 Mei 2026 — Pengadilan Tinggi Riau menyelenggarakan Rapat Koordinasi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau bersama para Hakim Tinggi dan Hakim Adhoc Pengadilan Tinggi Riau pada Kamis, 21 Mei 2026, bertempat di Ruang VVIP Pengadilan Tinggi Riau.

👥 Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Abdul Azis, S.H., M.H., serta dihadiri oleh para Hakim Tinggi Pengawas Daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan serta optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan monitoring pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.

📝 Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas sejumlah agenda strategis terkait pelaksanaan pengawasan daerah Tahun 2026, antara lain:

1️⃣ Penyusunan jadwal Pengawasan Virtual oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang akan dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2026 sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan kesinambungan pengawasan terhadap satuan kerja.

2️⃣ Penunjukan 1 (satu) orang Admin IT pada masing-masing Pengadilan Negeri sebagai Sekretaris Pengawas Daerah guna mendukung kelancaran teknis pelaksanaan pengawasan virtual dan administrasi pengawasan.

3️⃣ Kehadiran secara opsional unsur Kesekretariatan dan Kepaniteraan, khususnya pejabat struktural terkait bidang Manajemen Peradilan, Administrasi Persidangan, Administrasi Umum, Keterbukaan Informasi Publik (KIP), perilaku aparatur, penguatan integritas, serta bidang lainnya yang relevan dalam pelaksanaan pengawasan.

4️⃣ Penegasan kewajiban setiap Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sesuai ketentuan Buku IV Mahkamah Agung RI setiap bulan, serta melakukan rekapitulasi laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.

5️⃣ Pembahasan terkait penyeragaman format dan administrasi pengawasan, meliputi template Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Monev TLHP), laporan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi kepada Ketua Pengadilan Tinggi, serta penyusunan kontrak kinerja pengawasan.

✨ Melalui rapat koordinasi ini, Pengadilan Tinggi Riau menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pengawasan yang terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan guna mewujudkan badan peradilan yang profesional, modern, berintegritas, serta memberikan pelayanan peradilan yang prima kepada masyarakat.

📍 Teluk Kuantan, 20 Mei 2026

Rangkaian kegiatan Pengawasan Daerah, Pendampingan Asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), serta Pendampingan Zona Integritas oleh Tim Pengadilan Tinggi Riau di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan resmi ditutup melalui agenda Closing Meeting. ⚖️✨

📅 Setelah kegiatan berlangsung selama 3 hari (18-20 Mei 2026) , sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan peradilan serta penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. kegiatan ini ditutup dengan sejumlah agenda penting sebagai bentuk evaluasi sekaligus penguatan komitmen peningkatan mutu pelayanan, di antaranya:

✅ Pembacaan Laporan Hasil
Pemaparan menyeluruh terkait hasil pengawasan, Pendampingan Asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), serta perkembangan pendampingan Zona Integritas oleh lead assessor Bapak Saiman, S.H.,M.H.

✅ Penandatanganan Kontrak Kinerja
Wujud komitmen bersama dalam menindaklanjuti hasil temuan guna mendorong perbaikan berkelanjutan.

✅ Penyerahan Laporan
Penyerahan resmi dokumen hasil Pengawasan , Pendampingan Asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)dan Pendampingan Zona Integritas dari Tim Pengawas PT Riau kepada pimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

✅ Foto Bersama
Sesi dokumentasi sebagai simbol sinergi, kebersamaan, dan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan. 📸

🎯 Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan senantiasa konsisten dalam menjaga dan meningkatkan standar mutu peradilan, serta terus berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Langkah ini menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan berintegritas.