📍 Pekanbaru, 27 Juni 2025 — Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., bersama rombongan dari Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Riau, turut serta dalam rangkaian kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 Tahun 2025 yang digelar oleh Kepolisian Daerah Riau.

Kegiatan yang berlangsung di Mapolda Riau ini meliputi jalan sehat dan senam bersama, sebagai bentuk sinergi antar instansi penegak hukum di wilayah Provinsi Riau.

Partisipasi Pengadilan Tinggi Riau dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap semangat kebersamaan, kesehatan, dan kerja sama lintas sektor demi mewujudkan pelayanan publik yang humanis, sehat, dan profesional.

Pengadilan Tinggi Riau mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-79, semoga Polri semakin presisi, dekat dengan rakyat, dan menjadi mitra strategis dalam menegakkan hukum yang adil dan bermartabat.

Pekanbaru, 25-26 Juni 2025
Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan Rapat Koordinasi Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) bagi lima satuan kerja Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya yang telah lolos tahap seleksi administrasi dan akan melanjutkan ke tahap analisis dokumen oleh Tim Penilai Internal (TPI) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh para Ketua, Wakil Ketua, serta Tim Pembangunan ZI dari lima Pengadilan Negeri, yaitu:
1. Pengadilan Negeri Pelalawan
2. Pengadilan Negeri Bengkalis
3. Pengadilan Negeri Rokan Hilir
4. Pengadilan Negeri Tembilahan
5. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., serta dihadiri para Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Tim ZI Pengadilan Tinggi Riau.

Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyampaikan apresiasi kepada lima Pengadilan Negeri yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Beliau menekankan pentingnya kolaborasi, konsistensi, dan semangat perubahan dalam setiap tahapan yang dijalankan.

Lebih lanjut, rapat ini juga membahas strategi teknis dalam penyusunan dokumen eviden, penguatan area perubahan, serta langkah-langkah persiapan dalam menghadapi tahapan analisis dan evaluasi dokumen oleh Tim TPI Badan Pengawasan MA RI.

Pengadilan Tinggi Riau berkomitmen penuh untuk mendampingi dan mengawal proses pembangunan ZI di lima Pengadilan Negeri tersebut hingga tahap akhir, dengan harapan agar seluruh satuan kerja yang mengikuti dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya dengan lancar dan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

📍 Pekanbaru, 26 Juni 2025 — Pengadilan Tinggi Riau kembali menyelenggarakan program unggulannya, Dialog Interaktif PRIMA (Pengadilan Tinggi Riau Menyapa) yang telah memasuki Episode ke-10. Kegiatan berlangsung secara daring dari Ruang Sidang Lantai 2, pukul 08.00–10.00 WIB, dan diikuti oleh berbagai instansi penegak hukum se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.

👥 Peserta:
🏛️ Pengadilan Negeri se-wilayah PT Riau
👮 Kepolisian dan Kejaksaan
⚖️ Kanwil Kemenkumham, Lapas, dan Bapas
👔 Para Advokat se-Provinsi Riau

🎼 Pembukaan Penuh Semangat
Acara diawali dengan:
🇮🇩 Lagu Indonesia Raya
⚖️ Hymne Mahkamah Agung
🌟 Pembacaan 7 Nilai Utama MA
🙏 Doa bersama

🗣️ Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., menekankan pentingnya integritas:
🧭 “Jaga integritas sebagai kompas dalam melaksanakan tugas. Tanpa integritas, semua yang kita bangun akan kehilangan arah dan makna.”
Beliau juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana menyatukan langkah dan persepsi di tengah percepatan digitalisasi sistem peradilan.

🎯 Tema Dialog:
“Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan melalui Implementasi Regulasi Mahkamah Agung”

📚 Materi oleh Narasumber:
👨‍⚖️ Wakil Ketua PT Riau, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H.
💼 PERMA No. 6 Tahun 2022 — Upaya hukum & persidangan Kasasi/PK elektronik
🖥️ PERMA No. 7 Tahun 2022 & SK KMA 363 — Persidangan perdata elektronik
⚖️ PERMA No. 8 Tahun 2022 & SK KMA 365 — Persidangan pidana elektronik

🧭 Moderator:
📑 Panitera PT Riau, R. Seno Soeharjono Santoso, S.H., M.H.

🤝 Sinergi Lintas Sektor untuk Peradilan Modern
Dialog PRIMA bukan sekadar forum sosialisasi regulasi, tetapi juga wahana strategis membangun kolaborasi lintas lembaga penegak hukum. Transformasi digital peradilan tidak hanya mengubah sistem, tetapi juga budaya kerja dan tanggung jawab profesional.

Dengan semangat kolaborasi dan transparansi, Pengadilan Tinggi Riau terus mendorong terwujudnya peradilan modern yang berintegritas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

📍Pekanbaru, 25 Juni 2025 — Pengadilan Tinggi Riau menggelar Rapat Evaluasi Anggaran Semester I Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel, efisien, dan tepat sasaran. Kegiatan dilaksanakan pukul 13.00–15.00 WIB di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2.

Rapat ini bertujuan mengevaluasi realisasi anggaran pada DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sekaligus membahas efektivitas penggunaan anggaran selama Semester I 2025.

👥 Peserta Rapat:
🧑‍⚖️ Ketua & Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau
👨‍⚖️ Hakim Pengawas Subbag Keuangan
📑 Sekretaris & Plh. Panitera
📊 Kabag Perencanaan, Umum & Keuangan
📂 Kasubag Keuangan, Rencana Program & Anggaran
💼 Analis Keuangan APBN & Bendahara PT Riau

📊 Evaluasi Pokok:
🔹 DIPA Badan Urusan Administrasi:
✔️ Belanja perjalanan dinas
✔️ Pemeliharaan gedung, rumah dinas & mess
✔️ Operasional rutin lainnya

🔹 DIPA Ditjen Badilum:
✔️ Perjalanan dinas
✔️ Pembinaan & pemeriksaan teknis tingkat banding
✔️ Penjilidan dokumen & kegiatan pendukung

📌 Rencana Semester II 2025:

✔️ Revisi belanja modal
✔️ Perjalanan dinas
✔️ Pemeliharaan sarana kantor & rumah dinas

🛡️ Arah Kebijakan dari Ketua PT Riau:
Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menegaskan pentingnya integritas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

💬 "Integritas dalam pelaksanaan anggaran adalah kunci utama untuk mewujudkan kepercayaan publik dan akuntabilitas lembaga," tegas beliau.

🎯 Tujuan Rapat:

✔️ Menilai realisasi anggaran terhadap rencana
✔️ Mengidentifikasi deviasi pelaksanaan
✔️ Menganalisis penyebab ketidaksesuaian
✔️ Menyusun rekomendasi perbaikan
✔️ Meningkatkan akuntabilitas & transparansi

Dengan evaluasi ini, Pengadilan Tinggi Riau menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan yang bertanggung jawab, guna mendukung pelaksanaan fungsi peradilan yang optimal dan melayani masyarakat secara maksimal.