📍Pekanbaru, 7 Juli 2025 — Pengadilan Tinggi Riau mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Juru Bicara Satuan Kerja se-Indonesia dan Sarasehan Interaktif (PERISAI) Episode 8 yang diselenggarakan secara daring oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mengusung tema “Pengadilan, Media, dan Keriuhan Netizen”, kegiatan ini menjadi respons atas dinamika komunikasi publik lembaga peradilan di era digital yang penuh tantangan.

Peserta dari Pengadilan Tinggi Riau meliputi:

🧑‍⚖️ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H.

🗣️ Humas Pengadilan Tinggi Riau: Dedy Hermawan, S.H., M.H.; Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.; dan Sukri Sulumin, S.H., M.H.

📑 Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau, T. Yudianto Syafei Narim, S.IP., S.H., M.M.

📋 Plt. Panitera Muda Hukum, Sinta Herawati, S.H.

📡 Fokus Pembahasan:
Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran juru bicara pengadilan dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan strategis. Pokok bahasan meliputi:

Strategi komunikasi menghadapi opini publik yang berkembang di media sosial

Tata kelola informasi untuk menjaga marwah dan wibawa lembaga peradilan

Penguatan fungsi humas dalam era keterbukaan dan kecepatan informasi

💬 Diskusi juga menekankan pentingnya membangun narasi positif yang akuntabel dan terpercaya, agar pengadilan tetap menjadi sumber informasi resmi di tengah maraknya isu viral yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap dunia peradilan.

📍PERISAI merupakan program rutin Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang menjadi forum koordinasi, pembinaan, serta penyamaan persepsi antar juru bicara di seluruh satuan kerja pengadilan di Indonesia.

Melalui partisipasi aktif ini, Pengadilan Tinggi Riau menegaskan komitmennya dalam mengelola komunikasi publik secara profesional dan adaptif, demi menjaga kredibilitas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang terbuka dan berintegritas.

📍Pekanbaru, 7 Juli 2025 — Pengadilan Tinggi Riau kembali menyelenggarakan Sidang Luar Biasa dalam rangka pengambilan sumpah/janji advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Kegiatan dilangsungkan pukul 13.00–14.30 WIB di Ruang Sidang Lantai 1 Pengadilan Tinggi Riau, dalam suasana yang khidmat dan penuh semangat pengabdian.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., selaku pimpinan sidang dan pejabat yang mengambil sumpah para advokat.

🎼 Rangkaian Acara Sidang Luar Biasa:

🇮🇩 Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

⚖️ Hymne Mahkamah Agung

📜 Pembacaan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau

📜 Pengambilan Sumpah/Janji Advokat

✍️ Penandatanganan Berita Acara Penyumpahan

🎁 Pemberian berkas sumpah secara simbolis kepada perwakilan

📸 Ucapan selamat dan foto bersama

🛡️ Makna Penyumpahan
Pengambilan sumpah bukan sekadar formalitas, melainkan ikrar moral dan etik profesi hukum. Para advokat yang disumpah resmi mendapat pengakuan untuk beracara di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Riau.

📣 Amanat Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Dalam amanatnya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyampaikan pesan mendalam mengenai peran advokat sebagai bagian dari sistem peradilan yang harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan integritas.

💬 “Setiap kata dalam sumpah adalah janji—kepada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan. Jagalah integritas sebagai kompas utama dalam menjalankan profesi. Profesi advokat bukan hanya soal kompetensi hukum, tetapi juga soal karakter dan tanggung jawab moral,” pesan beliau.

Sidang ini menjadi momentum penting bagi para advokat muda untuk memulai perjalanan profesinya dengan semangat pengabdian, menjunjung tinggi marwah hukum, dan turut memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan yang berkeadilan dan bermartabat.

📍 Pekanbaru, 4 Juli 2025 — Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., memberikan pembinaan kepada para Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau. Kegiatan ini difokuskan pada pemahaman dan implementasi dua pedoman penting, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana dan Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengadilan yang Bersih, Profesional, dan Pelayanan Prima.

Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menekankan bahwa para hakim tinggi, sebagai teladan dan pengawas di wilayah hukum masing-masing, harus menjadi ujung tombak dalam membudayakan pola hidup sederhana serta integritas dalam tugas yudisial dan non-yudisial. Keteladanan menjadi kunci agar instruksi ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen formal, melainkan benar-benar diterapkan di seluruh satuan kerja Pengadilan Negeri.

🔍 Fokus Pembinaan:

Mendorong penguatan nilai integritas dalam keseharian aparatur peradilan

Menegaskan pentingnya hidup sederhana sebagai bentuk akuntabilitas moral

Menyampaikan harapan agar instruksi ini diteruskan secara konkret kepada seluruh jajaran di daerah

Ketua Pengadilan Tinggi Riau juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan prima, sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan dipercaya publik.

Pembinaan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kesadaran kolektif aparatur pengadilan untuk menjalankan tugas dengan menjadikan integritas dan kesederhanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari profesionalisme peradilan.

📍 Pekanbaru, 3 Juli 2025 — Pengadilan Tinggi Riau mengikuti kegiatan Entry Meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini melibatkan seluruh satuan kerja pengadilan tingkat banding di wilayah Sumatera.

Entry Meeting ini menjadi tahap awal dari rangkaian evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkungan peradilan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana lembaga peradilan mampu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui siklus manajemen kinerja, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Riau turut hadir lengkap secara virtual melalui perwakilan pejabat struktural, fungsional, serta bagian perencanaan dan pelaporan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pengadilan Tinggi Riau dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi peradilan.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dalam paparannya, menekankan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis dalam mengukur capaian kinerja lembaga secara objektif dan terintegrasi. Evaluasi ini juga akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja, sekaligus penguatan integritas kelembagaan peradilan.

Melalui pelaksanaan evaluasi ini, diharapkan satuan kerja peradilan, termasuk Pengadilan Tinggi Riau, dapat terus meningkatkan kinerja berbasis hasil, serta memastikan bahwa seluruh program kerja dan penggunaan anggaran berorientasi pada pencapaian tujuan strategis lembaga dan pelayanan publik yang berkualitas.