📍 Pekanbaru, 2 Juli 2026 – Pengadilan Tinggi Riau menggelar Rapat Tim Kelompok Kerja (Pokja) Tindak Lanjut Hasil Assessment Akreditasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Badan Peradilan Umum sebagai tindak lanjut atas hasil assessment yang dilaksanakan oleh Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Rapat yang diikuti seluruh Tim Pokja AMPUH ini bertujuan membahas temuan, catatan, dan rekomendasi assessment sekaligus menyusun langkah strategis agar seluruh tindak lanjut dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Dalam pembahasan, setiap Pokja melakukan identifikasi penyebab temuan, menyusun rencana aksi perbaikan, menetapkan target penyelesaian, serta membagi tanggung jawab kepada unit kerja terkait. Seluruh proses dilakukan dengan mengedepankan prinsip continuous improvement sebagai upaya memperkuat tata kelola organisasi, administrasi peradilan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui rapat ini, seluruh anggota Pokja berkomitmen untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi Assessment AMPUH guna memenuhi standar Akreditasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh, memperkuat budaya kerja yang akuntabel dan berintegritas, serta menghadirkan pelayanan peradilan yang profesional, modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Tinggi Riau menutup rangkaian Assessment Akreditasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang dilaksanakan oleh Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI melalui Closing Meeting pada 1 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi penutup seluruh proses assessment sekaligus momentum penyampaian hasil evaluasi, apresiasi, serta rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas administrasi, tata kelola organisasi, dan pelayanan peradilan yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Assessment AMPUH menyampaikan apresiasi atas keterbukaan, kerja sama, dan komitmen seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Riau selama proses assessment berlangsung. Selain memaparkan hasil sementara assessment, Tim juga menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang diharapkan menjadi dasar penyempurnaan implementasi standar Akreditasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyampaikan terima kasih atas pembinaan dan evaluasi yang diberikan serta menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi dalam waktu yang telah ditetapkan. Komitmen ini menjadi bagian dari semangat perbaikan berkelanjutan demi menghadirkan pelayanan peradilan yang semakin profesional, akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai simbol berakhirnya Assessment AMPUH Tahun 2026 di Pengadilan Tinggi Riau sekaligus menjadi awal langkah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan.

Semoga hasil assessment ini menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Riau untuk terus memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas layanan, serta mewujudkan peradilan yang unggul, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Tinggi Riau menerima kunjungan Tim Assessment Akreditasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka pelaksanaan Assessment AMPUH Tahun 2026.

Opening Meeting yang dilaksanakan pada 1 Juli 2026 menjadi langkah awal proses assessment untuk memastikan implementasi standar Akreditasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas administrasi dan pelayanan peradilan secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyampaikan berbagai program strategis yang tengah dilaksanakan, di antaranya implementasi Restorative Justice (RJ) dan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR), serta kesiapan pelaksanaan persidangan pidana tingkat banding secara elektronik sebagai tindak lanjut kebijakan Mahkamah Agung RI. Beliau juga menegaskan komitmen Pengadilan Tinggi Riau untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan setelah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan melanjutkan langkah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tim Assessment AMPUH menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan administrasi dan pelayanan peradilan telah memenuhi standar yang ditetapkan, sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk mendorong budaya perbaikan berkelanjutan di lingkungan peradilan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kerja Assessment AMPUH, penyampaian yel-yel sebagai wujud semangat dan komitmen bersama, serta foto bersama yang menandai dimulainya rangkaian Assessment AMPUH Tahun 2026 di Pengadilan Tinggi Riau.

Semoga pelaksanaan assessment ini menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mewujudkan peradilan yang unggul, profesional, transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan.