📍 Pekanbaru, 3 Desember 2025
Pengadilan Tinggi Riau Gelar Rapat Monev & Pembinaan PPID
Penguatan Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Berbasis SK KMA 2-144/2022 ⚖️📄✨

Pengadilan Tinggi Riau menyelenggarakan Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertempat di Ruang Sidang Dr. H. Zahrul Rabain. Kegiatan dihadiri oleh Dewan Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi. Rapat ini digelar untuk memastikan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai standar Mahkamah Agung RI serta tertib administrasi.

🔎 Pokok Pembahasan

1️⃣ Pemahaman SK KMA 2-144/2022 & Pemutakhiran DIP
Ditekankan bahwa Panmud Hukum yang baru wajib memahami secara menyeluruh SK KMA 2-144/2022, termasuk penyusunan dan pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) yang memuat:
• Informasi berkala
• Informasi setiap saat
• Informasi berdasarkan permintaan
• Informasi yang dikecualikan
DIP wajib dimonitor dan diperbarui minimal 2 kali setahun serta ditandatangani Atasan PPID untuk memastikan informasi tetap valid dan mutakhir.

2️⃣ Optimalisasi PPIDPlus (e-LID)
PPIDPlus sebagai aplikasi resmi e-LID PT Riau harus digunakan secara optimal untuk:
• Pengajuan permohonan informasi,
• Pelaporan bulanan & tahunan,
• Register permohonan,
• Pemberitahuan tertulis elektronik,
• Pengelolaan dokumen layanan informasi.
Penggunaan aplikasi wajib mengikuti format dan standar SK KMA 2-144/2022. Penguatan sistem digital ini diharapkan meningkatkan transparansi, mempercepat layanan, dan menjaga akuntabilitas pengelolaan informasi publik.

✨ Penutup
Rapat ini menegaskan komitmen PT Riau untuk terus:
• meningkatkan kualitas layanan informasi publik,
• memastikan penyelenggaraan PPID efektif, transparan, dan sesuai regulasi,
• memperkuat budaya pelayanan akuntabel sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.

Seluruh peserta sepakat memperkuat tata kelola informasi publik serta mengoptimalkan PPIDPlus sebagai sarana layanan yang cepat, modern, dan terpercaya. 📑✨

📍 Pekanbaru, 3 Desember 2025
Pengadilan Tinggi Riau Gelar Rapat Monev & Pembinaan PTSP ⚖️💼
Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan PTSP di Ruang Sidang Dr. H. Zahrul Rabain. Kegiatan dihadiri Atasan Pejabat Pengelola PTSP, Pengawas, Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab, dan seluruh petugas PTSP.
Rapat difokuskan pada penguatan struktur layanan, peningkatan kompetensi SDM, serta penegasan disiplin demi menjaga pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.
🔎 Pokok Pembahasan

1️⃣ Penataan Tim PTSP Menjadi 3 Layer Layanan
Untuk mengatasi kendala SDM (khususnya pada hari Jumat), struktur PTSP ditata ulang menjadi:
• Front Office — petugas garda depan, diprioritaskan perempuan untuk kenyamanan layanan.
• Back Office — mendukung administrasi & tindak lanjut teknis.
• Senior/Mentor — coaching 1 bulan bagi petugas baru agar standar pelayanan terpenuhi.

2️⃣ Evaluasi Kompetensi Informasi & Pengaduan
Ditekankan pentingnya konsistensi dalam pemberian informasi.
• Alur pengaduan harus jelas & sesuai SOP.
• Pengaduan bersifat substansi/teknis yudisial hanya dijelaskan oleh Juru Bicara/Humas didampingi Panitera.
Tujuannya memastikan akurasi informasi & menjaga marwah lembaga peradilan.

3️⃣ Penerapan Kompensasi Layanan
Apabila layanan tidak sesuai SOP/Standar Pelayanan, maka wajib diberikan kompensasi kepada penerima layanan sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen mutu pelayanan publik.

4️⃣ Penguatan Peran Security di Area PTSP
Security ditegaskan untuk:
• Standby di lobby PTSP,
• Mendapat pembekalan penerimaan tamu,
• Bertindak tegas & berwibawa demi menjaga ketertiban dan marwah pengadilan.
Hal ini penting agar lingkungan layanan tetap aman, beretika, dan profesional.
✨ Penutup
Rapat monev dan pembinaan ini menegaskan komitmen PT Riau untuk:
• meningkatkan kualitas layanan PTSP,
• memperkuat integritas & profesionalisme petugas,
• memastikan alur layanan publik berjalan cepat, transparan, dan akuntabel.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga predikat WBK dan memperkuat kesiapan menuju WBBM.

📍 Pekanbaru, 2 Desember 2025
Pengadilan Tinggi Riau Gelar Rapat Koordinasi Bersama Ketua PN se-Wilayah Hukum PT Riau ⚖️🤝

Pengadilan Tinggi Riau menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama seluruh Ketua PN se-Riau di Ruang Sidang Dr. H. Zahrul Rabain, dipimpin Ketua PT Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., dan dihadiri Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor, Panitera, Sekretaris, serta seluruh Ketua PN. Kegiatan diawali Lagu Indonesia Raya, Hymne MA, Salam Integritas, dan doa bersama.

✨ Arahan Ketua PT Riau
Rakor dibuka dengan belasungkawa atas bencana besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar, serta ajakan meningkatkan kesiapsiagaan gempa. Ketua PT Riau memaparkan capaian Access to Justice hingga 30 November 2025:
• Mediasi: 670 diajukan, 57 berhasil (9%); terbesar PN Pekanbaru.
• RJ: 603 diajukan, 366 berhasil (61%); PN Bangkinang tertinggi.
• Diversi: 33 diajukan, 23 berhasil (70%).
• Eksekusi: 93 permohonan, 36 berhasil (39%).

📊 Realisasi Anggaran
• DIPA 01 tertinggi: PN Bengkalis, PN Tembilahan, PN Pasir Pangaraian.
• DIPA 03 terbaik: PN Rengat.

Ketua PT Riau menegaskan penguatan integritas, implementasi PERMA 7–9/2016, persiapan pembinaan virtual (4–11 Des 2025), penyusunan Laporan Tahunan 2025, serta perkembangan Pembangunan Zona Integritas—dengan PN Bengkalis dan PN Siak meraih WBK 2025.

Beliau juga menyampaikan evaluasi KEKA AMPUH Badilum (website, PTSP, DIP), serta penjelasan mekanisme pidana kerja sosial dalam KUHP baru (Pasal 85–89). Ketua PT Riau menegaskan bahwa PN tetap mendukung penegakan hukum terkait kawasan TNTN meskipun dirinya bukan anggota Satgas.

👥 Paparan Wakil Ketua PT Riau
Wakil Ketua PT Riau, Dr. Agus Rusianto, menekankan:
1️⃣ Eksekusi sebagai “Mahkota Ketua Pengadilan” — harus bebas intervensi, tegas, dan sesuai hukum acara.
2️⃣ Penguatan pengawasan internal — pimpinan wajib memastikan SOP berjalan dan segera melakukan koreksi bila ditemukan pelanggaran.
3️⃣ Menjaga marwah peradilan melalui netralitas, integritas, dan profesionalitas.

✨ Penutup
Ketua PT Riau menegaskan bahwa Rakor ini adalah ruang evaluasi sekaligus komitmen bersama untuk membangun peradilan yang efektif dan bermartabat.

📍 Pekanbaru, 2 Desember 2025
Pengadilan Tinggi Riau mengikuti PERISAI Badilum Episode ke-12 yang digelar Ditjen Badilum MA RI secara daring. Kegiatan diikuti oleh Wakil Ketua PT Riau, Para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor, Panitera, serta tenaga teknis. Tema yang diangkat: “Pembaharuan KUHAP – Das Sollen Peran Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana.”
🎙 Narasumber:
• YM Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. – Ketua Kamar Pidana MA RI
• Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. – Wamenkumham RI
Moderator: Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

📘 Pokok Pembaruan KUHAP 2025
KUHAP baru hadir untuk memperkuat perlindungan HAM, menegaskan peran hakim, serta membangun sistem peradilan modern berbasis teknologi. Beberapa perubahan penting:
🔹 Judicialized Criminal Procedure
Hakim memiliki kontrol lebih luas (±44 kewenangan baru).
🔹 Upaya Paksa Lebih Ketat
• Penetapan tersangka wajib 2 alat bukti + pemberitahuan 1 hari.
• Banyak tindakan penahanan/penangkapan harus dengan izin hakim.
• Penggeledahan & penyitaan wajib izin Ketua PN, kecuali keadaan mendesak.
• Pemblokiran & larangan bepergian wajib izin hakim.

🔹 Praperadilan Diperluas
Mencakup sah/tidaknya upaya paksa, penyadapan, pemblokiran, penundaan perkara, serta ganti rugi dan rehabilitasi.
🔹 Restorative Justice Terstruktur
Dapat dilakukan sejak penyelidikan hingga persidangan, untuk tindak pidana tertentu.
🔹 Plea Bargaining
Pengakuan bersalah untuk pidana ≤5 tahun dengan pendampingan penasihat hukum.
🔹 Digitalisasi Peradilan
Sidang daring, alat bukti elektronik, dan administrasi digital diperkuat.
🔹 Jenis Putusan Baru
Termasuk putusan pemaafan hakim dan tindakan sesuai KUHP baru.
🔹 Imunitas Penegak Hukum
Advokat beritikad baik tidak dapat dituntut; penahanan hakim harus seizin Ketua MA.
📑 Transisi
Perkara lama tetap memakai KUHAP 1981; perkara baru mengikuti KUHAP 2025.
✨ Penutup
PERISAI Episode ke-12 memberikan pemahaman yang komprehensif bagi aparatur Pengadilan Tinggi Riau mengenai arah pembaruan KUHAP. Melalui forum ini, PT Riau berkomitmen meningkatkan kesiapan Hakim dan Aparatur dalam menghadapi implementasi KUHAP baru demi terwujudnya peradilan yang profesional, responsif, dan berintegritas. ⚖️✨